suararakyat.online

Bagikan Artikel

suararakyat.online – Rantauprapat

Kisruh yang terjadi didalam tubuh KONI Labuhanbatu saat ini menyita perhatian sejumlah kalangan. Salah satunya, menurut pakar hukum, dari perselisihan yang terjadi menyeret organisasi keolahragaan ini dalam status quo.

Advokat Beriman Panjaitan SH MH menanggapi serius perselisihan yang terjadi di Internal KONI Labuhanbatu. Menurut Beriman, seharusnya ada pertimbangan kebijakan dari KONI Sumut untuk mencegah efek negatif terhadap independensi KONI dimata masyarakat.

Menghormati proses hukum adalah salah satu langkah yang bijak disamping menerka – nerka pihak mana yang benar dan yang salah, Terlepas dari ada kesalahan atau masalah pengurus lama kita hormati proses hukum yang sedang berjalan menjaga kondusifitas apa lagi ini menjelang tahun politik pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan,” kata Beriman, Senin (1/7/2024) di Rantauprapat.

Ditambah lagi, lanjutnya, ada permintaan Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah yang notabenenya adalah sebagai pelindung KONI untuk menengahi konflik ini dengan meminta KONI Sumut menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua.

“Kalau saya melihatnya, harusnya KONI Provinsi bijaksana mengambil sikap untuk mengangkat Plt sebagai ketua sementara untuk mengingat ada sengketa kepengurusan,” ujarnya.

Ironisnya, kata Beriman, KONI Sumut tetap menggelar pelantikan meski sebelumnya surat dari Pemkab Labuhanbatu soal Kepengurusan KONI Labuhanbatu dan meminta agar KONI Sumut membuat kebijakan untuk meniadakan kegiatan, membekukan dua Kepengurusan ini dan menunjuk Plt untuk menjalankan roda organisasi.

“Harusnya KONI Sumut tidak melakukan pelantikan pengurus baru akan tetapi hanya mengangkat pelaksana tugas sementara, karna adanya gugatan dari pengurus lama atas keputusan KONI Sumut terkait Musorkablub sambil menunggu putusan pengadilan. Dasarnya kan sudah jelas. Kalau sudah seperti ini artinyakan menjadi status quo, terus Pemkab mau bagaimana, kesampingkan gugatan itu, kan tidak mungkin, harus objektif,” pungkasnya.

Organisasi ini juga mempunyai aturan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional serta Peraturan Presiden Nomor 16,17,18 tahun 2017 Dan juga Pasal 69 UU SKN telah secara jelas diatur bahwa pendanaan keolahragaan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga tanpa rangkap jabatan antara Ketua KONI dengan gubernur atau anggota DPRD sekalipun, jaminan akan pendanaan bagi olahraga akan tetap ada.

kemandirian suatu Komite Olahraga Nasional Provinsi, Kabupaten/Kota diperlukan untuk menegaskan prinsip transparan dan akuntabilitas yang pada pokoknya memberikan peluang mekanisme kontrol untuk menghilangkan kekurangan dan penyimpangan, sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional dapat tercapai.

Secara tidak langsung tugas dari KONI dapat dilihat dalam Pasal 36 ayat (4) UU 3/2005 yaitu: membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan , dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional; mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional.

Jadi dengan adanya Polemik Pengurus KONI Labuhanbatu Menjadi Sengketa  Di Pengadilan membuat organisasi plat merah merah ini bisa menghambat kemajuan dalam hal olahraga khususnya di daerah.

(/Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *