suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

suararakyat.online|| Kuta Cane Agara,

Sehubungan ADD 2023 Dan 2024 di desa sesuai dengan permendes dan permendagri di terangkan cara penggunaan nya,dan jangan ada peraturan yang tidak di terapkan,atau bahkan ada peraktek monopoli pengadaan barang dan jasa,pungli ,korupsi itu pidana.

 

Kerap sekali ada laporan dari masyarakat yang tak mau di sebut nama nya di media ini dan mengeluh setelah menerima bibit jagung dan padi dan tentang pengadaan Stunting dan ketahanan pangan,yang mana barang tersebut di beli cukup mahal tidak sesuai dengan merek dan mutu nya dan mengeluh kepada pj kepala desa (kades),hingga pj kades (kades) menerangkan bahwa itu di handel atau ambil alih oleh Camat Syaiful Rachman ,kata pj kades(kades) tersebut kepada warga nya,di kecamatan Deleng Pokhkisen,dugaan camat depokh Syaiful Rachman terindikasi atau telah melakukan.

Praktek monopoli pengadaan barang dan jasa sehingga telah merugikan masyarakat atau warga di desa binaan nya,inilah ciri-ciri desa rawan penyelewengan dana desa di daerah kecamatan nya (kecamatan deleng pokhisen) yang tidak transparan tentang pembelian barang dan jasa sehingga dapat merugikan negara dan warga di desa tersebut,Dugaan terjadi camat Syaiful Rahcman terkena Undang-Undang publik,Dan pidana:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN PERATURAN PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA NO 61 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Bahwa dengan Undang-Undang tersebut di langgar sehingga dapat merugikan negara atau seseorang (masyarakat) yang ada di desa binaan Camat Deleng Pokhkisen oleh ulah Camat tersebut maka terjerat:

Disisi lain dengan halaman yang sama dan tempat yang sama dengan ada nya, Dugaan praktek monopoli pengadaan barang dan jasa itu sangat merugikan masyarakat dan perusahaan yang lain nya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia berdasarkan, keputusan presiden Indonesia:

Melalui pemberitaan media suararakyat.online ini,jelas terlihat,terbaca,terbukti bahwa berdasarkan laporan warga (kr) dan oknum pj kades (kades)(sh) melaporkan tentang perbuatan Camat Syaiful Rachman,kepada Aparat Penegak Hukum (APH),Terutama Kepada pj bupati Aceh tenggara Tgk Syakir,supaya memanggil Camat Depokh terkait dengan dugaan Praktek monopoli pengadaan barang dan jasa di daerah Binaan nya.

seperti desa kaya pangur telah terjadi pengadaan bibit jagung dan padi untuk tahap 1 tahun 2024 itu tidak sesuai mutu dan harga nya kata warga yang tak mau di sebut nama nya di media ini,kemudian kepada irbansus ansar melalui inspektorat kariman audit dana desa di tahun 2023 di kecamatan deleng pokhkisen keseluruhan nya,polres aceh tenggara Doni,kasat reskrim Bagus melalui juper terkait dengan tindak pidana yang merugikan desa dan masyarakat tersebut,kajari agara melalui kasi pidsus,

terkait dengan ada nya terjadi di aceh tenggara di utamakan SPDN di kondisikan sebagai Camat,yang sering sekali kita dengar bahwa itu terjadi,untuk Camat depokh kepada pj bupati Aceh tenggara Tgk Syakir kondisikan yang tamatan SPDN,atau mutasikan Camat depokh syaiful Rachman,terkait berita yang di tayang kan sepekan yang lalu bahwa hingga saat ini minggu 28 April 2024,Camat deleng pokhkisen Syaiful Rachman tidak bisa membalas WhatsApp meskipun sudah ceklis 2 dan ketika di telepon berkali-kali berdering namun tidak mengangkat (nyambung) hingga berita ini di tayangkan.

nara sumber : khr
peliput : MHD SABRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *