suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

suararakyat.online – Aceh Tenggara

Di bulan puasa ini Sebanyak 260 Pengulu Kute di Kabupaten Aceh Tenggara telah terima kucuran Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama, Rabu (27/3/2024).

ADD Nonearmark Rp 37.811.042.000 dan Earmark Rp59.497.486.200.
Sehingga total penyaluran berjumlah Rp97.308.528.200. Anggaran ADD yang telah beredar di Aceh Tenggara mencapai 97 Miliar lebih atau Rp 97.308.528.200.


Hal iu dikatakan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tenggara, Syukur Selamat Karo Karo SE MSi Ak CA,

Ia mengatakan, saat ini sekitar 260 Penghulu Kute terima kucuran ADD tahap pertama atau 40 persen dengan total Rp 97,3 miliar lebih.

Anggaran ADD tahap pertama itu dialokasikan untuk mengatasi stunting (gizi buruk atau kurang gizi) di desa, program pangan dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

“Anggaran ini harus secepatnya dialokasikan karena masyarakat sangat membutuhkan apakah bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah dan menyangkut lebaran Idul Fitri,” kata Syukur Selamat Karo Karo.

 

Sementara itu, Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani SHI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penggunaan ADD tahap pertama.

“Ini penting agar pengguna ADD ini tepat sasaran dan penerimaan bantuan seperti BLT tidak terlibat Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN),” katanya.

Karena, BLT ini penting diawasi jangan diberikan bukan kepada yang sebenarnya.

“Kalau ditemukan adanya penyimpangan dalam penyaluran dana BLT dan program lainnya tahap pertama ini, silakan lapor ke Polisi atau jaksa,” kata Askhalani..

Menurutnya, anggaran ADD tahap pertama ini harus transparan disampaikan ke publik terhadap penggunaan di lapangan khususnya penerima BLT.

“Khususnya desa-desa yang selama ini masih bermasalah dana desanya harus benar-benar diawasi pihak Kecamatan dan Kabupaten Aceh Tenggara,” ungkapnya.

Ini penting agar tidak terulang kembali penyimpangan ADD tersebut, apalagi anggaran ADD tahap pertama ini dikeluarkan disaat suasana lagi membutuhkan untuk Lebaran Idul Fitri.

“Awasi ADD, kalau ada penyimpangan segera laporkan ke APH,” kataya.

Kepada Pj Bupati Agara Drs Syakir, GeRAK Aceh meminta agar mengintruksikan pihak kecamatan dan inspektorat untuk turun mengawasi ADD dimaksud.

Peliput : Mhd.Sabri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *