suararakyat.online

Bagikan Artikel

Suararakyat.online // Labuhanbatu – DPP LSM TAWON (Taat Wong Nusantara) Ramses sihombing akan menyurati perumahan Dewi Sartika Residence beralamat di jalan Dewi Sartika, Kelurahan urung kompas, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara. Sebagai dasar surat kami yaitu undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Kita adalah lembaga swadaya masyarakat yang kritis dan sensitif menanggapi masyarakat yang kecewa dengan sikap manajemen perusahaan perumahan Dewi Sartika Residence terhadap calon konsumennya, yang mana diduga akan menghanguskan boking fee ditambah lagi pemotongan PPN 11% dari setoran DP.

Bukan itu saja negara kita ini adalah negara hukum, diatur oleh peraturan dan perundang undangan yang harus kita jalankan dan kita patuhi. Apakah pembangunan perumahan tersebut sudah sesuai regulasi.

Membangun properti ada tahapan awal proses yang harus dijalani seperti: mendirikan perusahaan berbadan hukum, izin perubahan lahan, uji laboratorium layak air, saluran air limbah domestik nya harus mengalir, pemecahan sertifikat di BPN, PBG, pemasangan jaringan listrik PLN dll. Akan kita cek nanti semua ke dinas terkait, jelasnya pada hari Selasa (27/2/2024).

Sebelumnya calon konsumen perumahan Dewi Sartika residence merasa kecewa dan tidak puas, atas pelayanan owner atau manajemen perusahaan. Dimana calon konsumen telah membatalkan pengambilan rumah dan meminta uang DP nya dikembalikan. DP perumahan itu sebesar Rp.70.000.0000 (Tujuh Puluh Juta) rupiah, telah disetor beberapa kali dengan sebagai tanda bukti adalah kertas kwitansi ditandatangani, ucap M.isba pada hari kamis (22/2/2024).

Sambungnya, adapun niat saya membatalkan perumahan itu dan meminta uang DP saya dikembalikan, karena keluarga memilih ingin tinggal di medan. Jadi kami berharap kepada pihak manajemen perusahaan Dewi Sartika Residence dapat mengembalikan uang DP kami yang terlanjur diserahkan walaupun ada pemotongan yang wajar dari jumlah uang tersebut, sebagai administrasi, pintanya.

Menurut pihak manajemen perumahan Dewi Sartika Residence mengatakan, “tentang hal konsumen meminta pemulangan DP, dikenakan pajak PPN 11%, sesuai dengan undang undang PPN “dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau sebelum penyerahan jasa kena pajak atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanpaatan barang kena pajak tidak berwujud ataupun jasa kena pajak dari luar daerah pabean saat terundangnya pajak adalah pada saat pembayaran” ucap inisial (HW) mengaku sebagai admin pada hari kamis (22/2/2024).

Karena perikatan janji ada tetapi itu tidak wajib kita layangkan dulu pak, karena bersangkutan yang berhak mengambil perjanjian itu, terus begini saja pak, besok saja jumpa dengan atasan kami pak Adi karena dia sebagai atasan kami sebutnya.

Dilain waktu awak media menemui pimpinan perumahan bernama Joni tepatnya dikantor besar jalan kualuh kota Rantauprapat kabupaten labuhanbatu provinsi sumatera utara, guna investigasi dan konfirmasi. Tetapi berbeda apa yang disampaikan inisial (HW) dengan Joni.

Disebutkan, “kita menjual unit rumah tidak ada unsur paksaan terhadap pembeli, sebelumnya sudah kita jelaskan solusi pertama boking fee 10.000.000 (sepuluh juta) rupiah hangus dan kita potong pajak, ini adalah aturan perusahaan kita karena ini adalah pembatalan sepihak. Solusi kedua kita cari pembelinya baru kita kembalikan sama dia, tergantung dia nego dengan pembelinya, kalau bisa untung ya kita kasi untung.

Kemudian pemotongan kalau pajak daerah itu namanya BPHTB dan PPH sesudah angkat kredit. Untuk pajak sekarang ini yang dipotong namanya pajak Pratama. Karena setiap dana yang masuk ke rekening perusahaan kalau pakai nama dia tentunya PPN nya dipotong langsung dan kita bayarkan secara langsung PPN nya ke Pratama, kata Joni pada hari jumat (23/2/2024).

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantauprapat melalui bagian pengawasan atas nama Sigit didampingi oleh seksi pelayanan Leoura Sinuraya menyampaikan pada awak media, ” kalau faktur pajak yang didaftar secara online dapat dibatalkan Tampa biaya, jadi kantor pelayanan pajak Pratama Rantauprapat adalah untuk memberikan pelayanan bagi wajib pajak atau pengusaha kena pajak, kemudian di setor dibayar ke negara melalui bank, kantor pos, tutupnya.( Red/tim)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *