suararakyat.online

Bagikan Artikel
Labuhanbatu, Suararakyat.online
Ketua Panwaslu Panai Hilir, Labuhanbatu Angkat Bicara Hak Jawab Terkait Pemberitaan Warga Masyarakat Lapor Dumas Ke KPU RI kepada media, Kamis (04/01/2024).
Begini isi jawaban konfirmasi by wa pada kamis tanggal 04/01/2024 pukul 14.50 wib padahal pihak wartawan telah konfirmasi pada selasa tgl 02/01/2024 pukul 22.20 wib.

Panai Hilir, 04 Januari 2024

Kepada Yth,
Wartawan Media Online “ Suararakyat online
Di
Tempat
Terkait Pertanyaan Bapak dalam surat konfirmasi yang ditujukan pada kami Panwaslu Kecamatan Panai Hilir, saya Rusdiansyah Selaku Ketua Panwaslu Kecamatan Panai Hilir menegaskan bahwa sebenarnya yang berkompeten menjawab pertanyaan bapak adalah PPS Kelurahan Sei Berombang Kecamatan Panai Hilir, namun disini kami akan memaparkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Panai Hilir yang menjadi Tugas dan Fungsi kami sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
Berikut jawaban kami hasil dari penelusuan yang kami laksnakan :
1. Tentang pertantanyaan Ponit (1) Terkait pemberitaan tsb diatas apa2 langkah yg sdh di lakukan Panwascam Panai Hilir sebagai pengawasan melekat atas peristiwa ini
Jawaban :
Panwaslu Kecamatan Panai Hilir bersama Panwaslu Kelurahan/ Desa Se Kecamatan Panai Hilir telah melakukan Pegawasan sesuai Prosedur dan dengan mekanisme yang sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum, tentu hasilnya secara terukur kami laporkan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhabatu`
Adapun hal-hal yang telah kami lakukan seperti :
– Sebagai langkah awal dilakukan pencegahan dengan melayangkan surat himbauan kepada PPS Se Kecamatan Panai Hilir Melalui PPK Kecamatan Panai Hilir yang tertuang pada surat himbauan Panwaslu Kecamatan Panai Hilir 045 /K.SU-07.04/PM.02.00/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 . Tujuannya adalah agar PPS dalam melakukan Rektut KPPS melakukan prosesnya sesuai prosedur dan aturan yang berlaku
– Mengawasi proses dan fase perekrutan KPPS se Kecamatan Panai Hilir dengan melakukan pemetaaan kerawanan, koordinasi dengan pihak terkait, kroscek terkait profil, jejak rekam serta hal-hal yang berhubungan persyararatan menjadi Anggota KPPS seperti tidak bagian dari partai politik yang dibuktikan dari hasil cek SIPOL , Usia yang sesuai aturan serta hal-hal lainnya termasuk tidak berada dalam satu ikatan perkawinan.
– Melakukan pencermatan terhadap nama-nama calon yang Lulus maupun tidak lulus administrasi dan begitu juga untuk calon yang lulus seleksi maupun sebagai pengganti sesuia pengumuman PPS serta melakukan konfirmasi kepada PPK Kecamatan Panai Hilir dan hal yang sama dilakukan PKD Terhadap PPS kemudian hasilnya dilaporkan kepda Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu dalam bentuk LHP nomor 084/LHP/PM.01.02.04/12/2023 tanggal 31 Desember 2023.
2. Tentang Pertanyaan Pont ( 2 ) Apakah hasil temuan ini, panwascam tersebut sdh melaporkan ke bawaslu kab.labuhanbatu dalam rangka evaluasi kedepannya sdr.Khoiruddin sebagai ketua pps sei berombang
Jawaban :
Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami terkait hal yang bapak beritakan tidak ada pelanggaran yang kami temui. Sebagamana pemahaman kami tentang hal penting dalam berita bapak terhadap perekrutan calon anggota kpps kel.Sei Berombang atas nama Abd.Hakim Lubis di TPS 06. Dan Mhd.Arifin Lubis TPS 07 sesuai dengan informasi masyarakat merupakan saudara kandung, namun mereka ditempatkan dilokasi TPS yang tidak sesuai dengan tempat tinggalnya wilayah kerja KPPS, maka kami menilai tidak adanya pelanggaran hukum sesuai dengan aturan pada KPT kpu Nomor 476 Tahun 2022 bahwa dikatakan Berdimisili di Wilayah PPK, PPS dan KPPS yang artinya pada Prasa Wilayah Kerja PPK ( Cakupannya adalah Kecamatan dimana Calon Berdomisili ) sedangkan Wilayah Kerja PPS (Cakupannya adalah Kelurahan/Desa dimana Calon Berdomisili ) begitu juga untuk Prasa Wilayah Kerja KPPS ( Cakupannya adalah TPS dimana Calon Berdomisili ) yang artinya Seorang calon KPPS tidak diharuskan mendaftar pada lokasi TPSnya sebab hal ini mesti diukur berdasarkan pertimbangan kesesuaian dan Kebutuhan Jumlah KPPS. Hal ini senada dengan hasil konfirmasi kami bersama PPK Kecamatan Panai Hilir.
Sedangankan terkait Abd.Hakim Lubis Dan Mhd.Arifin Lubis yang merupakan saudara kandung sesungguhnya bukan hal yang melanggaran aturan ( Tidak Dilarang sesuai undang-undang ) sebab hal yang dilarang adalah berada dalam satu ikatan perkawinan antara sesama penyelenggara ( Ikatan Suami- Istri ) yang dapat dijelaskan bahwa dalam status Warga Negara tidak sedang berada dalam ikatan Perkawinan / tidak beristrikan seorang penyelenggara atau tidak bersuamikan seorang penyelenggara ( KPT 476 Tahun 2022 ).
Terkait Kasus perkara Saudara Abd..Hakim Lubis alias Takim dan Muhammad Arifin Lubis alias IPIN memiliki kasus pidana yang menimbulkan korban luka dan telah melakukan tindak pidana penggeroyokan dimana selaku korbannya adalah Johanes Damanik dan Riva Tuahta Damanik yang dimana proses hukum sedang berjalan di polres Labuhanbatu hal ini tidaklah wewenang kami dalam menjawabnya soalnya hal yang menjadi tanggungjawab kami adalah proses yang kami awasi sehubungan dengan perekrutan KPPS dan pihak yang seharusnya bapak konfirmasi tentang hal ini adalah PPS Kelurahan Sei Berombang dan kami tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang diluar wewenang kami.
Sedangkan evaluasi terhadap PPS Kelurahan Sei Berombang bukanlah otoritas kami dan itu hak mutlak dari KPU Kabupaten Labuhanbatu bersama PPK Kecamatan Panai Hilir
3. Tentang Pertanyaan Ponit ( 3) Terkait Bapak sebagai ketua panwascam Panai Hilir apakah sdh melakukan visit dan mencari sumber data, atas pemberitaan tsb
Jawaban :
Bahwa Sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, Panwaslu Kecamatan Panai Hilir telah melakukan pengawasan yang mencakup dua hal yakni Pencegahan dan Penindakan dalam bentuk tindak lanjut sesuai Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022, Tentang Pengawasan Penyelenggaran Pemilihan Umum tentunya dalam pengumpulan data, sumber permasalahan bagian dari analisa dan kajian masalah yang telah dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Panai Hilir.
Saran dan masukan :
1. Kepada Bapak Wartawan Media Online “ Suararakyat online disarankan alangkah lebih baiknya melakukan konfirmasi sekaligus Klarifkasi kepada KPU Kabupaten Labuhanbatu, PPK Kecamatan Panai Hilir ataupun PPS Keluarahan Sei Berombang sebagai pihak yang memiliki otoritas terkait Pembentukan Badan Adhoc KPPS Pada Pemilu Tahun 2024.
2. Kepada Bapak Wartawan Media Online “ Suararakyat online, Panwaslu Kecamatan Panai Hilir memberitahukan bahwa Pada Prinsipnya Lembaga Pengawas Pemilu menerima laporan dan menindaklanjuti temuan yang harus sesuai dengan koridor pengawasan berdasarkan Undang-undang Pemilu , Perbawaslu dan aturan lain yang mengikat.
Demikian jawaban kami atas konformasi Bapak, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.
RUSDIANSYAH ( Ketua Panwaslu Kecamatan Panai Hilir )
AHMAD BAKRI ( Anggota Komisioner Kecamatan Panai Hilir )
MUHAMMAD YUSUF (Anggota Komisioner Kecamatan Panai Hilir ).
Penulis
Redaksi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *