suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

Suararakyat.online – Jakarta

H.Tumpang Siagian. SE. (kades Wanakerta  kec. Sindang jaya. kab. Tanggerang) turut hadir dan mendukung penuh dalam acara AKSI BERSAMA KEPALA DESA JILID II MENDESAK DPR RI SEGERA MENGESAHKAN REVISI UU NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA.

saat diwawancarai awak media beliau menyampaikan bahwa aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumya agar DPR RI segera mengesahkan undang undang desa no 6 tahun 2014.

Dan apabila nanti di bulan Januari -februari 2024 blom disahkan juga oleh DPR RI, kami seluruh organisasi kepala desa yang ada dan akan terus bergerak dan melanjutkan aksi dengan massa yang lebih banya lagi.

Dan Alhamdulillah tadi kita sudah diterima bertemu dan ditandatangani serta disepakati bersama beberapa 8 organisasi desa.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI, DPP AKSI, DPN PPDI, ABPEDNAS, PABPDSI, KOMPAKDESI, dan PARADE NUSANTARA. menggelar unjuk rasa di depan DPR, Jl. Gatot Subroto, arah slipi. Mereka menuntut segera disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (Apdesi) dan 8 organisasi desa lainya menggelar unjuk rasa di depan DPR, Jl. Gatot Subroto, arah slipi.

Mereka menuntut segera disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Aksi mereka telah digelar sejak pukul 09.00 WIB, bahkan sempat menggelar aksi bakar ban , dan beberapa baju seragam putih dan coklat mereka sendiri di depan gerbang DPR.

Namun, pantauan wartawan , pada pukul 12.45 WIB masa aksi mulai membubarkan diri dan arus lalu lintas sudah normal.

Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) dan 8 organisasi Desa lainnya menggelar unjuk rasa di depan DPR, Jl. Gatot Subroto, arah slipi. Mereka menuntut segera disahkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di halaman depan DPR dipenuhi botol-botol mineral yang tampak habis dilempar dari luar kompleks DPR. Para petugas pembersih berbaju oranye sudah mulai membersihkan halaman depan DPR seiring dengan bubarnya para peserta aksi demo.

Sejumlah orang massa aksi Apdesi sebelumnya diketahui telah diperbolehkan masuk ke gedung DPR RI untuk bernegosiasi dengan Baleg. Mereka diperbolehkan petugas masuk ke kompleks gedung DPR.

Selain diperbolehkan negosiasi, sebenarnya Pimpinan DPR telah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membahas revisi UU Desa Nomor 6/2014. Surat ini diinformasikan Ketua DPR Puan Maharani saat rapat paripurna DPR hari ini.

“Yaitu surat bernomor R45 tentang penunjukan wakil pemerintah untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan ke-2 atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” kata Puan.

(Supriyadi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *