suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

Kutacane – suararakyat.online

Pemkab Aceh Tenggara bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi melakukan rapat koordinasi (Rakor) lintas sektor untuk menangani bencana banjir yang digelar di Oproom Setdakab, Jumat (1/12/2023).

Dalam Rakor tersebut hadir Pj Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir. M.Si beserta 4 Kementerian yaitu Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PSASRH) KLHK, Ditjen SDA PUPR, Ditjen Bina Marga PUPR, Ditjen Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kemensos, mewakili dari Kementan,” ucap Kadis Kominfo, Zul Fahmy S. Sos kepada awak media Sabtu (2/12/2023) sore.

Zul Fahmy menjelaskan, dalam rapat koordinasi tersebut  mewakili Pemerintah provinsi hadir yakni, Kadis Pengairan Aceh, DLHK dan KPH VI, BPBA, Dinsos Aceh, unsur Forkopimda, Ketua DPRK Denny Febrian Roza, Dandim 0108 Letkol. Inf. Mohammad Sujoko, Kapolres AKBP R. Doni Sumarsono, perwakilan Kajari, perwakilan Pengadilan Negeri, dan perwakilan MPU.

“Rakor juga dihadiri Plt. Sekda Yusrizal ST, anggota Komisi IV DPR -RI Salim Fakhry, anggota DPRA Yahdi Hasan dan Juneidi, Kepala OPD terkait, para camat, Apdesi, tokoh pemuda.

Rakor ini dilaksanakan secara luring, ada juga yang hadir secara daring yaitu 6 peserta antara lain Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh, Direktorat Sungai dan Pantai Kementerian PUPR,” beber Zul Fahmy.

Sambung Zul Fahmy, dalam Rakor itu, Pj Bupati Aceh Tenggara, Drs. Syakir, M. Si mengatakan, banjir yang terjadi pada tanggal 13 dan 20 November 2023 di 15 kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara berdampak kerusakan besar dengan adanya korban jiwa, luka-luka, kerusakan tanggul, jalan, jembatan, rumah, lahan pertanian sehingga menyebabkan kerugian moril dan materil.

“Dengan kejadian yang melanda Kabupaten Aceh Tenggara, kami melakukan roadshow pelaporan dampak bencana banjir ke beberapa Kementerian/Lembaga di Jakarta maka timbul gagasan untuk melakukan rapat koordinasi lintas sektor ini agar penanganan lanjutan terhadap dampak banjir sesuai kebutuhan dan situasi di lapangan,” terang Syakir.

Selanjutnya, Syakir berharap adanya rapat ini dapat melahirkan rencana aksi dalam penanganan banjir bandang di Aceh Tenggara yang lebih koordinatif dan komprehensif serta tentunya persoalan banjir dapat terselesaikan dari hulu ke hilir.

Syakir menjelaskan, perlu adanya rapat tematik khusus membahas kayu dan harus segera menyurati Menteri. Dan terjadi terkait Sungai, BWS Sumatera 1 harus ada rencana aksi jangka pendek dan jangka panjang untuk pengendalian banjir karena banjir sudah menjadi langganan, setahun bisa sampai tiga kali di Aceh Tenggara.

Kemudian, langkah pertama untuk jangka pendek agar dilakukan pemeliharaan sungai atau normalisasi pada lokasi terdampak, selanjutnya untuk segera memprioritaskan DED penanggulangan bencana banjir di Aceh Tenggara sehingga dalam masa waktu jangka panjang dapat menjadi solusi komprehensif penanggulangan banjir di Aceh Tenggara.

Pada tahun 2024, dari persoalan hutan akan dilakukan reboisasi penataan hutan di daerah area terbuka dengan jenis tanaman yang memiliki ekonomi tinggi (buah-buahan) dengan melibatkan masyarakat, selanjutnya penyadaran tentang fungsi hutan, siap memberikan dukungan pembuatan gully plug untuk menangkap sedimen.

Dari infrastruktur perlu dilanjutkan dengan rehab rekon pasca bencana serta ke depannya memprioritaskan dana desa untuk pencegahan dan penanganan mitigasi bencana skala desa. Pada akhir acara, Pj Bupati menegaskan kembali, koordinasi lintas sektor dalam penanganan banjir perlu dilakukan secara intens dan optimal.

Peliput MHD.SABRI

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *