suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

suararakyat.online – Kutacane

Sidang Paripurna DPRK tentang pembahasan APBK Perubahan Aceh Tenggara (Agara) 2023 terkait hasil evaluasi gubernur berlangsung panas, ditandai dengan pecahnya gelas di atas mejai ruang rapat paripurna, Selasa (7/11/2023).”

Pecahnya gelas dan terjadi pemukulan meja di dalam ruang sidang paripurna, hal tersebut berawal dari kekesalan dan kekecewaan Kasri Selian, anggota DPRK dari Fraksi Hanura yang juga Ketua Komisi B, menyikapi masih langkanya pupuk bersubsidi dan masih sulitnya petani mendapat pupuk di bumi Sepakat Segenep.

Langka dan mahalnya pupuk di Aceh Tenggara, merupakan persoalan lama yang telah berlangsung 11 bulan lebih dan tak kunjung selesai, bahkan membuat petani di Aceh Tenggara meradang dan mengurut dada melihat kurang pedulinya pihak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) terhadap harga pupuk bersubsidi yang diduga sarat permainan.

“Sampai saat ini, petani masih sulit mendapatkan pupuk bersubsidi kendati sangat diperlukan karena telah masuknya musim tanam jagung dan tanaman pertanian lainnya, itu semua karena tak tegasnya pihak KP3 terhadap beberapa distributor dan kios pengecer nakal yang mencoba bermain memanfaatkan situasi demi meraup keuntungan pribadi,” ujar Kasri, anggota dewan yang terkenal vokal dan kritis tersebut.

Berdasarkan informasi yang Kasri terima dari masyarakat kalangan petani, selain mahal dan langka, agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, petani diperberat lagi dengan kewajiban harus membeli pupuk gandeng, ditambah harga pupuk yang masih mahal berkisar antara Rp150 ribu – Rp220 ribu. “Ini jelas sangat memberatkan petani,” sebutnya.

Karena itu, agar petani tidak lebih menderita lagi akibat sulitnya mendapat pupuk dan masih mahalnya harga pupuk bersubsidi, pihak Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida hendaknya lebih tegas dan lebih berani lagi bertindak dan jangan seperti saat ini, hanya diam dan sama sekali tak mempunyai gebrakan menyikapi mahal dan langkanya pupuk bersubsidi yang telah menjadi keluhan panjang petani di Aceh Tenggara.

Penghujung pernyataan pendapatnya pada saat sidang Paripurna Dewan tentang APBK P 2023 hasil evaluasi Gubernur Aceh tersebut, Kasri mendesak pihak KP3 yang berasal dari berbagai unsur dan elemen tersebut, peduli dan berani mengambil sikap tegas terkait mahal dan langkanya pupuk bersubsidi, caranya dengan mengawasi penyaluran pupuk mulai dari distributor sampai pada kios pengecer dan petani di desa yang masuk dalam Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebagai penerima pupuk bersubsidi.

Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *