suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

Suararakyat.online – Labuhanbatu

Kelompok Tani Bukit Perjuangan Aek Paing sudah memperjuangkan lokasi Bukit
Perjuangan Aek Paing sejak tahun I999 hingga saat ini, akan tetapi belum memperoleh
finalisasi mengenai Kejelasan status Atas Tanah Tersebut.

 

Dan dalam kurun waktu yang terus berjalan, warga telah nyaman bertempat tinggal disana sambil menunggu penyelesaian akhir secara yuridis atas areal yang telah diperjuangkan selama ini.

Ketua Poktan Bukit Perjuangan A.Batubara
Mengungkapkan kepada suararakyat.online ” Bahwa kesemuanya ini adalah merupakan hasil perjuangan STaB Labuhanbatu
yang dapat dicatat hasil sebagai berikut :
Berdasarkan SK Ka BPN Pusat Nomor 1|S/HGU/BPN/2005
tanggal 23 Desember 2005 lokasi Bukit Perjuangan tidak termasuk lagi dalam
perpanjangan HGU yang baru PTPN III Kebun Rantauprapat.

Lanjutnya, Berdasarkan hasil pengukuran ulang BPN Provinsi Sumatera Utara tanggal
14 Desember 2007 yang dituangkan dalam Peta Bidang Tanah No. 40/12/2007
tanggal 27 Desember 2007 merupakan pencgasan status keberadaan, kedudukan, dan luasan Bukit Perjuangan serta dilokasi telah
dipasang pilar tanda batas keliling oleh BPN yang berlogo BPN/ STaB sebanyak 6 pilar tanda batas.

 

Lantas Bupati Labuhanbatu secara umum telah memohonkan kepada Meteri Negara
BUMN agar tanah-tanah PTPN III yang tidak diperpanjang HGUnya atau
yang telah menjadi ex HGU tersebut dapat segera diterbitkan pelepasan aset
nya guna kepentingan pembangunan, pemukiman, dan kepentingan
kemasyarakatan lainnya sesuai dengan (Surat No. 180/2102/Hukum2006 tgl. 26 Juli 2006
dan No. 180/3445/Hukum/2006 tgl. 08 November 2006 serta No.
180/387/Hukum/2007 tgl. 14 Februari 2007).

Sambung A.Batubara DPRD Kabupaten Labuhanbatu sesuai keputusan rapat tgl. 25 Juli 2008 telah merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar segera
menyerahkan lokasi yang diperjuangkan STaB dengan menuangkannya dalam Surat DPRD Kabupaten Labuhanbatu Nomor 100/1344/DPRD/2008 pada tgl. 5 Agustus 2008.

DPRD Provinsi Sumatera Utara sesuai keputusan rapat tgl. 15 Oktober 2008
telah mendukung rekomendasi DPRD Labuhanbatu yang dituangkan
dalam Surat DPRD Provinsi Sumatera Utara nomor 4701/18/Sckr tgl. 22 Oktober 2008,

RUTR Bukit Perjuangan yang telah mengalokasikan masing-masing lokasi
pemukiman warga, tanah lapang, cadangan tapak perkantoran sarana pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan kepentingan umum lainnya serta lokasi agrobisnis.
Namun kondisi kenyamanan warga yang sedang berjuang menuju finalisasi yang
diharapkan dari pihak yang berwenang selama ini terganggu, Sebab pada tahun 2018 Kepala Desa Kampung Baru melakukan gerakan
intervensi/penyerobotan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif ke Bukit
Perjuangan Aek Paing bahkan dengan ambisiusnya tanpa dasar yang jelas, telah
mengklaim Bukit Perjuangan adalah wilayah yang masuk ke Desa Kampung Baru yakni dengan telah menerbitkan Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa dengan cara
yang diduga telah memanipulasi data-data dan mengabaikan data sah yang telah disampaikan Kelompok Tani Bukit Perjuangan sesuai Surat
Kelompok Tani Bukit Perjuangan Aek Paing No. 01/KTBP/2021 tanggal 11 Januari 2021.

Sehingga bermuara / merupakan suatu konsekuensi logis yang timbul akibat dari Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa yang terbitkan, maka masyarakat Kampung Baru dan
pihak kepentingan lainnya yang menopang bertempat tinggal di lokasi Tanah Perjuangan Kelompok Tani Bukit Perjuangan Aek Paing dikhawatirkan akan ramai-ramai membobol Bank BUMN yang ada di Rantauprapat dengan agunan tanah Bukit Perjuangan Aek Paing yang masih berkonflik dengan PTPN III serta pihak
lainnya yang Bapak legitimasi dengan Surat Keterangan Tanah Tidak Silang Sengketa yang terbukti bodong.

Walau sebelumnya STaB Labuhanbatu dengan Surat No. 6/STaB/2018 tanggal 7
Maret 2018 (Fotocopy terlampir) telah mengingatkan Bapak untuk tidak menerbitkan Surat yang berhubungan dengan Tanah Bukit Perjuangan Aek Paing dalam bentuk dan bunyi apapun guna menjaga kondusifitas di Bukit Perjuangan yang terbukti telah Bapak abaikan,
STaB (Serikat Tani Berjuang) Labuhan Batu yg menjadi wadah integral Perjuangan Kelompok.Tani Bukit Perjuangan atas tanah Lokasi Bukit Perjuangan.

Kemudian selanjutnya akibat perbuatan kepala Desa telah tercipta konflik horizontal di Bukit Perjuangan diantaranya Konflik antara masyarakat warga anggota Kelompok Tani Bukit Perjuangan dengan mitra konfliknya PTPN III Kebun Rantauprapat sejak tahun 1999
hingga saat ini belum selesai, ujar A.Batubara.

Lalu Konflik antara warga yang tergabung didalam Kelompok Tani Bukit Perjuangan Aek Paing vs Kelompok Tani Bukit Perjuangan Jaya Kampung Baru (Binaan Kades Kampung Baru) yang masing-masing yang mengaku
memperjuangkan lokasi Bukit Perjuangan.

Konflik warga masyarakat anggota Kelompok Tani Bukit Perjuangan Aek Paing terhadap Pihak lain karena akibat ulah intervensi Bapak sehingga tidak jelasnya lagi dimana letak keberadaan lokasi tanah lapang, tanah
sarana kantor pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana
umum sosial lainnya yang telah dialokasikan warga anggota Kelompok Tani Bukit Perjuangan dimana menurut pengamatan warga dicurigai telah dikuasai oleh oknum tertentu.

Maka dari itu Poktan bukit perjuangan melakukan upaya dengan Melakukan SOMASI Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Bilah Barat, Ahmad Hasibuan, S.Ag akan tetapi somasi tersebut tidak digubris.

Upaya Somasi ini dilakukan agar Kepala Desa memberikan jawaban terkait persoalan Tanah Bukit Perjuangan yang masuk menjadi wilayah administratif Desa Kampung Baru Yang mana Selama ini warga Masuk wilayah administrasi Kecamatan Rantau Utara, Saat ini di tanah Bukit Perjuangan itu Ada yang Tinggal Menumpang, penyewa dan pemilik Baru yang sudah jadi mayoritas warga bukit perjuangan dan dikamuflase serta diwajibkan jadi warga desa Kp.Baru dan di klaim menjadi anggota Poktan Bukit Perjuangan Jaya desa Kp.Baru bentukan Kepala desa.

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *