suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

Suararakyat.online – Labuhanbatu

Kelompok Tani (Poktan) Bukit Perjuangan Kelurahan Aek Paing Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara meminta kepada Pemerintah agar tanah perjuangan pelepasan dari HGU PTPN III Kebun Rantauprapat segera di lepas oleh Pemerintah dari klaim Kades Kampung Baru Rantauprapat.

Perilaku mengklaim secara sepihak oleh Kades Ahmad Hasibuan ini sudah berlangsung cukup lama dan di duga telah terjadi perbuatan Mall Adminitrasi atas tanah ini, secara geografis be­rada di wilayah Desa Afdeling II Kecamatan Bilah Barat, dan secara demografi kependudukan warga tercatat pada Kelurahan Aekpaing Kecamatan Rantau Utara

Seperti diketahui bahwa tanah perjuangan pelepasan HGU PTPN III Areal Afdeling II Kebun Rantauprapat ini awalnya masuk di dalam lingkungan Kelurahan Aek Paing Rantauprapat sesuai tapal batas dari beberapa Instansi terkait, namun akibat bermata gelap bahkan tak memiliki alas dasar mumpung berkuasa akhirnya lokasi tanah tersebutpun di klaim secara sepihak oleh sang Kepala Desa sekitar Tahun 2018 dimasukkan ke dalam wilayah Desanya, Ungkap A.Batubara.”

 

Awal mula penyerobotan dilakukan dengan cara adanya dugaan orang suruhan untuk memprovokasi para warga dan anggota kelompok bahwa lokasi pelepasan itu masuk ke wilayah Desanya dengan diterbitkan surat tidak silang sengketa Atas Tanah Tersebut oleh Kepala Desa Kampung Baru Ahmad Hasibuan.

Sambung Ketua Poktan Bukit Perjuangan juga sebagai Tokoh Masyarakat setempat A.Batubara, Jum’at (20/10/2023) saat ditemui media di kediamannya mengatakan apa yang sudah dilakukan Kades Kampung Baru Ahmad Hasibuan bukanlah perilaku yang baik sesuatu hal yang pantas dalam menggunakan kewenangan Jabatannya sebagai Kepala Desa.

sikap Arogansi Kades muncul karena ada peluang dan kesempatan dugaan untuk menggarap tanah pelepasan hasil dari perjuangan orang lain.

Awal gugatan tanah yang sebelumnya tanah rakyat kemudian di kuasai pihak Perkebunan Negara (PTPN) berkisar Tahun 1968 namun 30 tahun berselang pada Tahun 1999 Kelompok Tani yang menamakan dirinya Poktan Bukit Perjuangan Aek Paing melakukan gugatan atas objek tanah ini ± 92 Ha dan akhirnya gugatan diterima pihak BPN Dany dikeluarkan dari HGU Nomor 115/ HGU/BPN 2005. tertanggal 27-Desember-2005.

Selanjutnya atas Pemohon Serikat Tani Berjuang sebagai wadah Integral Poktan Bukit Perjuangan dilakukanlah pengukuran ulang olen Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut tanggal 14-Des-2007, dituang kedalam Peta Bidang Tanah Nomor 40/12/2007 seluas ± 53,13 Ha tertanggal 27-Desember-2007 sekaligus pemasangan 6 (enam) pilar tanda batas keliling objek lokasi yang tetukur dan telah dikeluarkan dari HGU PTPN III.

Namun, rupanya keberhasilan gugatan Poktan perjuangan ini ternyata jauh hari di prediksi sudah di incar oleh Kepala Desa Ahmad Hasibuan secara Terstruktur, Sistimatis dan Masiv.

Maka pada Tahun 2018 pihak Kepala Desa Ahmad Hasibuan tega mengklaim areal tanah tersebut masuk kedalam wilayah kekuasaannya melalui provokasi kepada warga Aek Paing bahkan dianggap nekat menerbitkan surat keterangan tidak silang sengketa di atas tanah tersebut hingga warga beramai-ramai dapat mengambil kredit di Bank Pemerintah, sementara status tanah masih dalam proses silang sengketa dengan Kementerian BUMN.

Kami pastikan tanah tersebut harus tetap berada di Kelurahan Aek Paing bukan di Desa Kampung Baru yang tidak ada hubungan historisnya dengan lokasi yang di maksud.

Tentu hal penyerobotan secara sepihak ini akan tetap kita tindak lanjuti hingga ke ranah hukum agar permasalahan yang cukup lama terkatung-katung ini bisa terkuak kebenarannya.

Tentu bagi kami perlakuan mengklaim tanah ini sebagai bentuk penzhaliman bagi kami yang telah lama berjuang dan berharap agar kasus ini bisa diungkap terang benderang, sebut Batubara.”

Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *