suararakyat.online

Bagikan Artikel

 

Aceh Tenggara I suararakyat.online

– Sesuai dengan surat edaran PJ Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir, M. Si. Tentang Masa jabatan Pengulu (Kepala Desa) yang berakhir, maka akan memprioritaskan Sekretaris Desa yang menjabat sebagai Pj Pengulu Kute bila memenuhi syarat. Jika Sekdes tidak memenuhi syarat maka PNS yang berdomisili di Kute bersangkutan boleh mencalonkan diri sebagai Pj Pengulu.

Dengan besarnya dana desa yang dikelola oleh Pengulu dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) berdasarkan hal tersebut membuat minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menjabat sebagai Pj Pengulu semakin tinggi. Terutama bagi PNS yang tidak memiliki jabatan fungsional maupun struktural.

Bagi PNS yang ingin mencalonkan diri menjadi Pj Pengulu tentunya berharap agar Sekretaris Kute tidak memenuhi syarat. Dengan tidak memenuhi syarat sekdes menjadi Pj Pengulu maka peluang untuk calon Pj Pengulu akan terbuka. Adapun syarat menjadi Pj Pengulu yaitu, surat pengantar dari kecamatan, surat permohonan, ijazah minimal tamatan SMP atau sederajat yang telah dileges, surat keterangan kesehatan dari dokter, SKCK dari Polisi.

Selain itu Surat Keterangan Bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh BNNK/BNK, melalui tes urine, Daftar Riwayat hidup, SK pengakatan Sekretaris, foto copi KTP/KK pas Poto 4X6 sebanyak 2 lembar dan mampu membaca kita Suci Al Qur’an bagi muslim untuk provinsi Aceh. Syarat tersebut harus dipenuhi bagi yang ingin menjadi Pj Pengulu.

Jabatan Pengulu Kute Polonas Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara akan berakhir pada tanggal 30 bulan Oktober Tahun 2023. Untuk itu sekretaris Pengulu Polonas Rahmat Syah melengkapi persyaratan administrasi untuk menjabat sebagai Pj Pengulu Polonas.

Sekretaris Desa Polonas Rahmat Syah kepada awak media, Sabtu (21/10/2023), di Kutacane mengatakan, saya merasa didzalimi oleh sejumlah oknum berupaya menghambat saya sebagai Pj Pengulu Kute Polonas Kecamatan Babussalam. Pasalnya setelah persyaratan saya untuk menjadi Pj Pengulu telah lengkap. Pada 13 September saya mengantar berkas saya ke kantor Camat Babussalam.

Rahmat Syah menerangkan lebih lanjut, setelah saya meyerahkan berkas ke kantor camat, lalu saya diminta oleh camat Babussalam Supardi, STTP, untuk melakukan tes urine. Padahal saya telah memiliki surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan oleh dari Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Aceh Tenggara.

Sekitar seminggu setelah saya tes urine di kantor camat baru saya mengetahui dari warga saya Syukur menyampaikan hasil tes urine saya hasilnya positif. Kalau syukur tidak memberi tahu saya mungkin sampai hari ini saya tidak tahu apa hasil tes urine saya. Belakangan ini saya mengetahui bahwa Syukur juga mencalonkan diri menjadi Pj Pengulu. Jelas Rahmat Syah.

Dalam hal tes urine saya merasa ada kejanggalan dan saya menduga hal tersebut adalah bagian upaya menghambat saya untuk menjadi Pj Pengulu. Pasalnya mengapa saya harus di tes urine. Sementara di hari yang sama telah melakukan tes urine di BNK dan hari itu juga saya tahu hasilnya bahwa saya dinyatakan bebas Narkoba. Kata Rahmat.

Kejanggalan yang lain saya rasakan mengapa hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak Camat Babussalam dan Kapolsek Babussalam tidak di hari itu saya di beritahukan apa hasil tes urine saya, tapi saya mengetahui hasil tes urine saya seminggu kemudian itupun bukan dari pihak Kecamatan Babussalam yang memberi tahu kepada saya melainkan warga saya sendiri yang ingin mencalonkan dirinya menjadi Pj Pengulu. Ungkap Rahmatsyah.

Upaya untuk menghambat saya menjadi Pj Pengulu semakin saya rasakan saat saya dipanggil oleh Kabag Tapem Kabupaten Aceh Tenggara. Kabag Tapem mengatakan berdasarkan hasil tes urine yang dilakukan oleh Camat Babussalam dan Kapolsek Babussalam hasil tes urine positif. Kata Tapem sesuai instruksi Pj Bupati Syakir agar kembalikan melakukan tes bebas narkoba terhadap Rahmatsyah tapi tidak melalui urine melainkan dari rambut. Jelas Rahmatsyah mengatakan keterangan Tapem.

“Namun bila mundur dari calon Pj Pengulu tidak masalah dan masih tetap menjabat menjadi Sekdes Kute Polonas. Namun hasil tes rambut nanti yang mengatakan hasilnya positif jabatan Sekretaris Desa Kute Polonas akan diberhentikan bisa bisa nanti diproses secara hukum namun demikian dipikirkan kembali kata kabag Tapem,”sebut Rahmatsyah menirukan ucapan Kabag Tapem.

Awalnya saya beranggapan apa yang disampaikan oleh Kabag Tapem Aceh Tenggara hanya upaya untuk menakuti saya agar saya tidak mencalonkan diri sebagai Pj Pengulu Polonas. Namun pada Jumat malam (20/10/2023) saya diberitahu oleh Pj Bupati Aceh Tenggara agar saya harus tes kembali melalui rambut. Alat pengujian lab tersebut tidak ada di Kabupaten Aceh tenggara harus dikirim ke Sumatra Utara. Jelas Rahmatsyah.

Setelah keluar hasilnya tes rambut bila hasilnya negatif maka dilanjutkan dengan tes mampu baca Al-Qur’an. Bila lulus maka dihari itu juga Pj Bupati akan menanda tangani SK Pj pengulu. Namun jika hasilnya positif maka Rahmatsyah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pj Pengulu Kute Polonas.

Lanjut Rahmatsyah dengan wajah lesu. Atas kejadian ini dirinya merasa sudah didzalimi oleh Pj Bupati. Syakir. Pasalnya dengan keputusan Pj Bupati melakukan tes rambut secara otomatis Pj Bupati tidak mempercayai hasil yang dikeluarkan oleh BNK. Jika demikian baiknya Pj Bupati membubarkan saja BNK Aceh Tenggara. Dan saya minta kepada Pj Bupati supaya kembali melakukan tes rambut untuk Pj Pengulu yang telah dilantik dan bagi calon Pj yang dalam pengurusan syarat agar adil, Tegas Rahmatsyah.

Camat Babussalam Supardi. STTP didampingi Pengulu Prapat Hulu Junaidi dan Pengulu Prapat Hilir, Sabtu (14/10/2023), di cafe citok pe bokat menjelaskan, tes urine yang kita lakukan adalah program pembersihan pemakai Narkoba kita lakukan mulai dari Pengulu sampai perangkat Kute. Pada saat Rahmat Syah mengantar berkas untuk menjadi Pj Pengulu. Kita lagi melakukan tes urine.

Karena Pengulu maupun perangkat dari Kute Polonas tidak ada yang hadir maka saat Pengulu lain melihat Rahmatsyah lalu mengusulkan supaya Rahmatsyah di tes urine juga. Lalu saya memerintahkan staf supaya melakukan tes urine dan hasilnya positif. Di hari itu juga saya melaporkan hasilnya kepada Pj Bupati. Bukan hanya hasil tes urine Rahmat Syah yang saya laporkan tapi semua Pengulu yang tes urine hari itu. Ujar Supardi.

Saya tidak mengatakan hasil tes urine BNK diragukan. Saya hanya menyampaikan hasil laporan kepada Pj Bupati. Kalau sepengetahuan saya yang berhak mengeluarkan surat bebas narkoba yaitu BNNK tapi untuk BNK apa bisa mengeluarkan surat bebas narkoba atau tidak saya tidak tahu pasti. Ujar Supardi.

Namun berkas Sekdes Polonas hari Senin (16/10/23) saya serahkan kepada Tapem. Jadi kita tidak ada berniat menghalangi Sekdes menjadi Pj Pengulu. Saat ini sudah sebanyak 5 orang menyerahkan berkas untuk menjadi calon Pj Pengulu polonas kepada saya termasuk Syukur juga kata Camat Supardi mengakhiri penjelasanya.

Kabag Tapem Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Ardian Busara, STTP melalui selulernya, Sabtu (21/10/2023) via aplikasi WhatsApp menjelaskan hal tersebut berdasarkan keputusan bersama yang dihadiri semua pihak. Pada dasarnya yang bersangkutan tidak dirugikan bila hasilnya negatif maka dilanjutkan dengan tes uji baca kitab suci Al Quran.

Hasil tes rambut keluar setelah 5 hari mendatang kita dampingi nanti Sekretaris melihat hasilnya ke Deli Serdang. Namun jika hasilnya positif secara otomatis Sekretaris Polonas dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi Pj Pengulu Kute Polonas. Tegas Ardian Busara, STTP mengakhiri penjelasanya.

Di waktu yang berbeda Asisten I juga merangkap sebagai Ply Kepala BNK Drs. Muhamad Ridwan, melalui selulernya mengatakan kepada awak media, sesuai dengan standar uji kita melalui tes urine kita menyatakan Rahmatsyah bebas Narkoba tanpa adanya rekayasa. Namun masih ragu hasil yang kami keluarkan mari kita lakukan tes urine kembali.

Jika hanya mengacu kepada hasil tes urine yang dilakukan oleh pihak Camat Babussalam dan kapolsek lalu melakukan tes rambut untuk bebas narkoba saya rasa kurang efektif. Pasalnya selama ini yang menjadi acuan berdasarkan surat keterangan BNK melalui tes urine. Saya juga telah mengusulkan saran mari kita lakukan tes urine ulang. Namun keputusan ada pada Pj Bupati. Teryata Pj Bupati memilih melakukan tes rambut. Tegas Muhammad Ridwan.

Pj Bupati Aceh Tenggara Drs. Syakir ketika dikonfirmasi melalui jaringan seluler via aplikasi WhatsApp Sabtu (21/10/2023). Dan menanyakan 1. Apa dasar dilakukan tes bebas narkoba kepada Sekdes Polonas melalui rambut. 2. Apakah hasil tes urine yang dilakukan Oleh BNK Aceh Tenggara diragukan. 3. Apakah Camat Babussalam boleh menerima berkas calon Pj Penghulu polonas sementara sekdes masih menjalani tahapan belum dinyatakan tidak memenuhi syarat calon Pj Pengulu.

Keempat Jika hasil tes rambut dinyatakan positif apakah jabatan Sekdes diberhentikan. Dan besar kemungkinan akan diproses hukum, 5. Untuk kedepannya apakah calon Pk Pengulu tes bebas narkoba dilakukan melalui rambut. Namun sayangnya PJ Bupati Drs. Syakir, M.Si tidak memberi keterangan apapun kepada wartawan media ini hingga berita ini dikirim ke meja Pemred.

Red

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *